Hama Marajalela di Pasar Langgur: Siapa yang Bertanggung Jawab?

Doc. N.A.M. ( Pasar Langgur )

Pasar bukan sekadar tempat jual beli. Ia adalah rumah bersama, ruang hidup masyarakat lintas latar belakang, tempat para pedagang, sopir angkot, tukang ojek, pembeli, hingga pemulung menggantungkan harapannya. Pasar Langgur pun demikian, dibangun dengan uang rakyat, oleh pemerintah, untuk kepentingan semua. Tapi kini, rumah bersama itu sedang digerogoti oleh "hama" yang tumbuh dari dalam.

Fenomena Pemalakan oleh Anak Muda

Hari ini saya melihat secara langsung, terjadinya pemalakan oleh oknum pemuda terhadap warga pasar. Nominalnya yang dimintanya pun bervariasi dan korbannya adalah pedagang, sopir angkot dan ojek.

"Dia minta Rp.10.000 tapi beta kasih, Rp.5000 saja. Dia ini memang sudah beberapa kali palak-palak di sini" ujar salah satu pedagang pasar kepada saya ketika kita ngopi sambil berbincang.

"Katong kalo seng kasih, katong juga takut jangan sampe katong bajual seng aman" kata seorang pedagang ikut nimbrung pembicaraan.

"Kadang dong satu-satu orang, kadang dong berkelompok dalam keadan sudah bau sopi" tambah pedagang lainnya.

Hanya butuh beberapa menit bersama mereka di ruang kopi saja, saya bisa merasakan apa yang mereka alami; antara keresahan dan rasa takut.

Fenomena pemalakan dan pungutan liar (pungli) di Pasar Langgur bukan isu baru, tetapi semakin hari makin menjadi. Ironisnya, para pelaku justru anak-anak muda, berbadan sehat, dalam usia produktif. Mereka bukan orang tak mampu, mereka hanya tidak mau bekerja. Mereka bergerombol, sesekali sendiri-sendiri, meminta uang dari sopir, pedagang, bahkan tukang ojek dengan cara yang intimidatif. Tak jarang mereka dalam pengaruh miras.

Lalu pertanyaannya: Mengapa anak-anak muda ini justru menjadi “hama” di rumah sendiri?

Jawabannya mungkin kompleks, tapi tak bisa dilepaskan dari rendahnya moral, lemahnya pengawasan, minimnya tindakan hukum, serta budaya permisif terhadap kekerasan dan miras.

Pasar Adalah Wilayah Umum, Bukan Milik Preman

Tidak ada satu pun individu atau kelompok yang berhak merasa paling berkuasa di pasar. Pasar adalah fasilitas umum. Mereka yang melakukan pemalakan sesungguhnya sedang mencederai hak asasi orang lain untuk hidup aman dan mencari nafkah dengan tenang. Ketika pedagang atau sopir angkot harus “bayar jatah” agar bisa bekerja, itu artinya mereka telah dipaksa untuk hidup dalam teror.

Siapa yang Bertanggung Jawab?

Pertanyaan kritis lainnya adalah: Siapa yang seharusnya menjaga keamanan pasar?

Apakah Satpol PP? Apakah petugas pasar? Apakah kepolisian?

Jawabannya: semuanya. Tapi faktanya, aparat penegak hukum dan petugas pasar acap kali abai. Bahkan ada yang tutup mata, seakan tidak tahu atau justru takut menghadapi para pelaku.

Kalau begitu, siapa yang bisa diandalkan rakyat kecil untuk melindungi mereka?

Langkah Konkret dan Terukur

Masalah ini tak bisa dibiarkan mengendap seperti luka busuk. Pemerintah daerah harus:

1. Menurunkan tim Satpol PP dan petugas pasar setiap hari di jam operasional.
2. Membentuk posko pengaduan di area pasar yang mudah diakses dan dilindungi.
3. Menindak tegas setiap laporan pemalakan, termasuk pemeriksaan urine bagi pelaku.
4. Melibatkan Polres Maluku Tenggara dalam operasi rutin pemberantasan premanisme dan miras.
5. Menggalakkan kembali patroli keamanan oleh Babinkamtibmas dan Babinsa di lingkungan pasar.

Jika tidak segera ditangani, pasar bukan lagi rumah bersama, tapi ladang kekuasaan bagi preman.

Trik Pedagang: Bertahan atau Melawan?

Pedagang kadang memilih diam, bukan karena takut kehilangan uang, tapi kehilangan keamanan. Beberapa takut melapor karena bukan orang asli Kei, khawatir akan dibalas atau diintimidasi. Namun diam bukan solusi. Pedagang bisa:

• Bergabung membentuk komunitas solidaritas pedagang pasar.
• Menyimpan bukti berupa video atau rekaman suara saat terjadi pemalakan.
• Melapor secara kolektif, agar tidak merasa sendirian.
• Menggalang dukungan LSM, tokoh agama, dan media lokal agar isu ini mendapat perhatian publik.

Mencegah Bukan Sekadar Menangkap

Pemberantasan “hama” ini bukan semata urusan penangkapan. Pemerintah juga harus berpikir jangka panjang: apa yang menyebabkan anak-anak muda ini kehilangan arah?

Perlu ada:

• Program pemberdayaan pemuda lokal, pelatihan kerja, dan pemberian akses usaha kecil.
• Kampanye moral dan keagamaan yang menyasar anak-anak muda di titik-titik rawan seperti pasar.
• Pelibatan gereja, masjid, sekolah, dan keluarga dalam mengembalikan fungsi kontrol sosial.

Rumah Ini Harus Kita Bersihkan

Pasar Langgur adalah wajah kota Langgur. Jika wajah ini dipenuhi noda kekerasan, miras, dan ketakutan, maka kita semua telah gagal. Bukan hanya pemerintah, tapi kita semua yang membiarkan ketakutan menggantikan harapan.

Jangan biarkan para hama ini menang. Mereka bukan hanya merusak keamanan, tapi juga masa depan. Masa depan anak-anak muda yang seharusnya bekerja, bukan memalak. Masa depan pedagang kecil yang seharusnya untung, bukan buntung.

"Pasar ini rumah kita, mari kita jaga bersama".

N.A.M.