Konflik Sosial di Seram Utara : "Pemerintah Daerah Berhenti Menjadi Pemadam Kebakaran"

Pojok Opini.

Penanganan Konflik Sosial di Maluku Jangan Hanya Berhenti di Bantuan Sosial

"jangan hanya sebatas BANSOS"

Konflik sosial yang berlatar belakang sengketa petuanan atau batas wilayah adat antar desa di Maluku bukanlah hal baru. Namun, yang menjadi persoalan utama adalah pola penanganan pasca-konflik yang kerap kali tidak menyentuh akar permasalahan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, sering kali terjebak pada pendekatan reaktif—datang setelah konflik terjadi, menghitung kerusakan, dan membagikan bantuan sosial, terutama bantuan rumah. Sayangnya, hal ini justru menunjukkan betapa dangkalnya cara pandang terhadap konflik yang bersifat struktural dan kultural.

Bantuan fisik seperti rumah memang penting, tetapi tidak cukup. Di balik rumah yang terbakar, ada rasa kehilangan, trauma, dan ketidakadilan yang belum dituntaskan. Pemerintah dan aparat penegak hukum seharusnya tidak berhenti pada fase pemulihan fisik semata, melainkan juga aktif mengusut tuntas siapa pelaku pengrusakan dan pembakaran rumah. Penegakan hukum yang tegas dan adil menjadi kunci untuk mencegah konflik serupa terulang kembali, serta untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Pemerintah Daerah Jangan Selalu Jadi Pemadam Kebakaran.

ilustrasi Pemerintah Daerah srperti Pemadam Kebakaran,
terlihat ketika api sudah berkobar dan memakan korban.

Selain itu, pemerintah daerah perlu lebih proaktif dalam mengidentifikasi potensi konflik sejak dini. Sengketa wilayah adat antar komunitas adat seharusnya menjadi perhatian serius, bukan hanya ketika korban mulai berjatuhan. 

Dibutuhkan formula yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai lokal, termasuk pelibatan tokoh adat dan lembaga adat dalam mediasi dan resolusi konflik. Pemetaan batas wilayah adat secara partisipatif, legalisasi peta petuanan, serta forum dialog antarkomunitas perlu dijadikan bagian dari strategi permanen.

Sudah saatnya pemerintah berhenti menjadi pemadam kebakaran dan mulai menjadi perancang pencegahan. Karena dalam konteks konflik adat, mencegah jauh lebih bermakna daripada sekadar menghitung jumlah rumah yang terbakar.