GUNUNG BOTAK BUKAN BARU RUSAK, NEGARA YANG TERLAMBAT SADAR!

Ilustrasi Kerusakan Lingkungan di gunung Botak
( Bukan Gambar Asli )

Gunung Botak bukan baru rusak hari ini. Yang baru hanyalah keterkejutan pejabat saat melihat langsung luka yang sebenarnya sudah lama diketahui publik. Bertahun-tahun rakyat melihat hutan dibongkar, sungai diracuni merkuri dan sianida, tanah dilubangi tanpa kendali, tetapi negara seolah hadir hanya sebagai penonton yang sesekali datang membawa operasi penertiban musiman.

Masalah mendasar Gunung Botak bukan sekadar tambang ilegal. Akar persoalannya adalah kegagalan negara mengelola kemiskinan, pengangguran, tata kelola sumber daya alam, dan lemahnya penegakan hukum secara konsisten.

Gunung Botak menjadi magnet karena rakyat kecil melihat emas sebagai jalan cepat keluar dari kemiskinan. Ketika lapangan kerja minim, harga kebutuhan naik, dan pembangunan tidak menyentuh masyarakat bawah, maka gunung emas akan selalu dipenuhi orang yang siap mengambil risiko, bahkan mempertaruhkan nyawa.

Di sisi lain, tambang ilegal tidak mungkin tumbuh sebesar itu tanpa adanya jaringan yang melindungi. Aktivitas selama bertahun-tahun dengan alat berat, peredaran bahan kimia berbahaya, keluar-masuk pendatang, hingga adanya 24 WNA ilegal menunjukkan bahwa persoalan ini bukan pekerjaan penambang kecil semata. Ada mafia, ada cukong, ada pembiaran, bahkan kemungkinan keterlibatan oknum yang selama ini menikmati keuntungan dari kekacauan tersebut.

Karena itu, penertiban saja tidak cukup. Negara sering datang dengan pendekatan “kejar-bubarkan-tutup”, tetapi setelah aparat pergi, aktivitas kembali berjalan. Mengapa? Karena akar ekonominya tidak diselesaikan.

Jika pemerintah serius ingin menyelamatkan Gunung Botak, maka solusi harus dilakukan secara menyeluruh:

1. Penegakan hukum harus menyasar aktor besar, bukan hanya penambang kecil. Tangkap cukong, pemodal, pemasok bahan kimia, serta oknum aparat atau pejabat yang bermain di belakang layar. Jangan hanya rakyat miskin yang dijadikan kambing hitam.
2. Legalisasi pertambangan rakyat harus benar-benar berpihak pada masyarakat lokal. IPR dan koperasi jangan sampai hanya menjadi pintu baru bagi elit dan pengusaha besar untuk menguasai tambang secara legal sementara rakyat tetap menjadi buruh kasar.
3. Pemerintah wajib menyediakan alternatif ekonomi nyata bagi masyarakat Pulau Buru. Pertanian, perikanan, UMKM, hingga industri lokal harus diperkuat agar rakyat tidak terus bergantung pada tambang ilegal sebagai sumber hidup.
4. Lakukan rehabilitasi lingkungan secara serius. Sungai yang tercemar merkuri bukan hanya merusak alam, tetapi perlahan membunuh manusia. Dampaknya bisa diwariskan lintas generasi melalui kerusakan kesehatan anak-anak dan masyarakat sekitar.
5. Pengawasan lintas lembaga harus dibenahi total. Kehadiran puluhan WNA ilegal di kawasan tambang adalah tamparan keras bagi sistem keamanan dan keimigrasian kita. Ini bukan sekadar kecolongan biasa, tetapi tanda lemahnya negara menjaga wilayahnya sendiri.

Gunung Botak hari ini adalah cermin pahit bagaimana kekayaan alam bisa berubah menjadi kutukan ketika dikelola dengan kerakusan, pembiaran, dan ketidakadilan.

Kalau negara hanya sibuk kaget setiap kali bencana sudah di depan mata, maka cepat atau lambat yang tersisa di Maluku bukan lagi tanah emas, tetapi tanah rusak yang diwariskan kepada generasi mendatang.

N.A.M